Perhatian! Menginformasikan bahwa dalam proses Pengadaan, PT Pupuk Kaltim tidak pernah meminta sumbangan dalam bentuk apapun baik yang mengatasnamakan perusahaan, karyawan, manajemen ataupun direksi
 
 

Sekilas GCG

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang tersinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan GCG di Perusahaan memiliki peranan yang penting demi keberlangsungan Perusahaan dengan tujuan membangun lingkungan bisnis yang sehat dan memberi nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip GCG, Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan secara lebih baik.

Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian dan Keadilan harus dijalankan secara menyeluruh dan konsisten serta menjadi jiwa dan spirit setiap Insan Pupuk Kaltim. Sebagai output, GCG akan memberikan perlindungan bagi para pemangku kepentingan dan pada akhirnya GCG akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan dunia usaha yang berkesinambungan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) merupakan wujud kepatuhan Pupuk Kaltim terhadap Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Pemegang Sahan Pupuk Kaltim nomor SE-08/XI/2012 tanggal 27 Novemmber 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero)

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Pupuk Kaltim bertujuan untuk:

  • 1

    Mengoptimalkan nilai Perseroan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan

  • 2

    Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional,efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan

  • 3

    Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar

  • 4

    Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional

  • 5

    Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Pupuk Kaltim memiliki komitmen untuk menerapkan GCG dengan menerbitkannya Surat Keputusan Direksi No. 13/DIR/III.2012 mengenai penyempurnaan Struktur Organisasi Pupuk Kaltim dengan dibentuknya Unit Kerja Departemen Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai unit kerja pengelola GCG yaitu Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

tatakelola

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, maka Pupuk Kaltim telah menerbitkanSurat Keputusan Direksi (SKD) PT Pupuk Kaltim Nomor:40/DIR/VII.2013tanggal 8 Juli 2013 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT Pupuk Kaltim yang merupakan penyempurnaan SKD No. 4/DIR/II. 2010 tentang Penyempurnaan Kode Etik PT Pupuk Kalimantan Timur, yaitu:

  • Menetapkan dan memberlakukan "Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code Of Good Corporate Governance) PT Pupuk Kalimantan Timur",    sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Direksi ini, sebagai acuan utama bagi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Coeorate Governance) di PT Pupuk Kalimantan Timur. Selanjutnya, dalam Keputusan ini disebut "Pedoman GCG PKT",
  • Menetapkan dan memberlakukan "Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Pupuk Kalimantan Timur", sebagaimana Lampiran II, sebagai acuan utama bagi pedoman mengenai komitmen tata kelola hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi di PT Pupuk Kalimantan Timur.
Praktik GCG yang telah dilaksanakan, yaitu:

  • Semua transaksi penting yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pemegang Saham telah memberikan arahan kepada Diresi untuk melakukan berbagai terobosan dalam merespon kondisi pasar.
  • Dewan Komisaris telah memiliki Board Manual yang mengatur fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab
  • Direksi telah melakukan perubahan struktur organisasi, mengantisipasi perkembangan bisnis dan strategi, menerapkan manajemen risiko, melakukan self assesment risiko dan meningkatkan kapabilitas manajemen mutu
  • Sekretaris Perusahaan menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan secara berkala, jelas dan akurat, antara lain melalui media cetak maupun elektronik.
  • Perusahaan telah membentuk Tim Self Assessment GCG dan melakukan asesmen berdasarkan parameter yang disusun BPKP

Pupuk Kaltim saat ini telah memiliki Kebijakan dan Pedoman sebagai bentuk komitmen dalam penerapan GCG, antara lain:
                  

Pedoman Good Corporate Governance (GCG)
tata

Pedoman Good Corporate Governance(GCG) merupakan dasar bagi Direksi dan Manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur untuk mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pedoman GCG diperlukan agar PT Pupuk Kalimantan Timur dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Download Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi. Board Manual
 board

Buku Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (selanjutnya disebut dengan Board Manual) adalah pedoman mengenai komitmen tata kelola hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ Dewan Komisaris dan organ Direksi serta proses hubungan  fungsi organ Dewan Komisaris, organ Direksi dan antara kedua organ Pupuk Kalimantan Timur (selanjutnya disingkat Pupuk Kaltim).

Panduan Perilaku (Kode Etik Perusahaan)
 perilaku Kode Etik Perusahaan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi Pupuk Kaltim sebagai Perusahaan dan segenap anggota Komisaris, Direksi serta  Karyawan sebagai lnsan Pupuk Kaltim dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Pupuk Kaltim berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan budaya perusahaan dan karakter Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

Download Panduan Perilaku
Pedoman Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Perusahaan. Whistleblowing System
 wbss

Dalam implementasi GCG, pelaporan pelanggaran (whistleblowing) merupakan salah satu unsur pengendalian internal pada tingkat entitas yang harus dirancang dan dijalankan oleh unit kerja yang dibentuk bersama oleh Komisaris dan Direksi. Dengan adanya Pedoman atas pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan, diharapkan penatausahaan, penanganan dan pemantauan pengaduan dapat terselenggara dengan efektif, efisien, terkoordinasi, dan  dapat dipertanggung jawabkan.

Download Pedoman Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Kebijakan Manajemen Risiko
manriskk

Pedoman Manajemen Risiko merupakan panduan bagi PT Pupuk Kalimantan Timur dalam penerapan manajemen risiko dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh karyawan mengenai substansi Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi sebagai acuan penerapan manajemen risiko bagi seluruh unit kerja. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan karakteristik risiko dan cara penanganannya.

Download Kebijakan Manajemen Risiko

Pedoman Pengendalian Gratifikasi
 gratif  

PT Pupuk Kalimantan Timur telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 55/DIR/X.2015 pada tanggal 16 Oktober 2015.

SK Direksi tersebut berisikan

  1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kaltim pada Lampiran I
  2. Struktur, Tugas dan Kewenangan Unit Pengendali Gratifikasi
    PT Pupuk Kaltim pada Lampiran II
  3. Formulir Pelaporan Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kaltim pada Lampiran III
Download Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kaltim




















































































             *klik link untuk melihat dokumen terkait

Kode Etik



Kode Etik Perusahaan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) sebagai perusahaan dan segenap anggota Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh Karyawan sebagai lnsan Pupuk Kaltim dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.


Penerapan Kode Etik Perusahaan di Pupuk Kaltim tertuang pada Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kaltim Nomor : 41/DIR/VII.2013 tanggal 8 Juli 2013.

Penetapan dan pemberlakuan dokumen sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang selanjutnya disebut sebagai 'Kode Etik Perusahaan/Code of Conduct PT Pupuk Kalimantan Timur", disingkat Kode Etik Perusahaan PKT, sebagai acuan utama bagi penerapan Kode Etik Perusahaan di PT Pupuk Kalimantan Timur.

Tujuan dikembangkannya Kode Etik Perusahaan ini adalah:

  • 1

    Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, komisaris, direksi dan seluruh karyawan; dan

  • 2

    Mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip-prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini

Selanjutnya, dengan menerapkan Kode Etik Perusahaan ini Pupuk Kaltim yakin mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, yaitu berupa:

  • 1

    Karyawan menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh.

  • 2

    Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.

  • 3

    Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan Perusahaan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pupuk Kaltim bertekad untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertulis dalam Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas. Dalam pelaksanaannya, perusahaan juga mengajak peran serta seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk turut memonitor penerapan Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas.

Kode Etik Perusahaan Sebagai Pedoman Korporasi

kode etik


Kode Etik Perusahaan Sebagai Pedoman Individu

kode etik individu


Gratifikasi

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Pupuk Kaltim terkait dengan wewenang/jabatannya di Pupuk Kaltim, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Pupuk Kaltim.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Pupuk Kaltim yang amanah, transparan dan akuntabilitas, maka Pupuk Kaltim menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap pengendalian gratifikasi yang melibatkan Insan Pupuk Kaltim, meskipun dalam kegiatan usaha Pupuk Kaltim, gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Insan Pupuk Kaltim. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Pupuk Kaltim sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan Pupuk Kaltim yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para Pemangku Kepentingan.

Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi/PPG yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Pupuk Kaltim dan Pedoman  Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pupuk Kaltim. Pedoman tersebut disusun untuk mengatur pengendalian gratifikasi diantaranya Insan Pupuk Kaltim dengan pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan usaha meliputi penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi serta unit pengelola dan mekanisme pelaporan. Pengendalian gratifikasi ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi, objektifitas, dan profesionalisme Insan Pupuk Kaltim, serta berisiko mengarah pada pidana suap yang dapat memberikan konsekuensi hukum yang berpotensi merugikan citra perusahaan.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kaltim tertuang pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 55/DIR/X.2015. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kaltim ini sebagai acuan utama bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di PT Pupuk Kaltim. Pada Surat Keputusan tersebut tecantum:
  1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kaltim
  2. Struktur dan Tugas Kewenangan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Pupuk Kaltim
  3. Formulir Pelaporan Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kaltim.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini berlaku untuk Insan Pupuk Kaltim yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan PT Pupuk Kaltim. Maksud dan tujuan dari Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan ini antara lain:
  1. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh Insan Pupuk Kaltim terhadap ketentuan gratifikasi
  2. Membentuk lingkungan Perusahaan yang sadar dan paham dalam menangani/mengendalikan segala bentuk gratifikasi
  3. Sebagai Pedoman bagi Insan Pupuk Kaltim untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan
  4. Sebagai Pedoman bagi Insan Pupuk Kaltim dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang Baik
  5. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
  6. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya GCG dilingkungan Perusahaan.

Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi Pupuk Kaltim

  1. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

    Semua Insan Pupuk Kaltim DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung memberi Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Pupuk Kaltim yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
  2. Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

    Semua Insan Pupuk Kaltim yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti), DILARANG untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Pupuk Kaltim, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

Insan Pupuk Kaltim apabila ditawarkan/diberikan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

Perlindungan Bagi Pelapor

  1. Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari Perusahaan berupa:
    1. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
    2. Pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor;
    3. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.
  2. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 (satu) di atas diberikan dalam hal:
    1. Adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari pihak internal maupun eksternal;
    2. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direksi melalui UPG.

Sanksi Atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pakta Integritas

Pupuk Kaltim turut berupaya mewujudkan dunia usaha nasional yang bersih, transparan dan profesional.

Saat ini Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Pupuk Kaltim telah menandatangani Piagam Pakta Integritas terhadap Kode Etik Perusahaan .

Piagam Pakta Integritas Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan berisi:

  • 1

    Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut mempercepat perwujudan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Bersih Transparan profesional dalam rangka berpartisipasi memperbaiki masa depan kehidupan bangsa.

  • 2

    Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pakta lntegritas PT Pupuk Kalimantan Timur yang meliputi Good Corporate Governance (GCG), Pedoman Perilaku/Kode Etik dan prinsip Usaha Yang Sehat serta penerapan sistem reward and punishment yang proporsional.

  • 3

    Memegang teguh Prinsip Dasar lntegritas Perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, disiplin, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap.

  • 4

    Telah sepenuhnya mengerti dan memahami Kode Etik Perusahaan dan bersedia melaksanakannya dengan sepenuh hati.

  • 5

    Sebagai wujud komitmen untuk menegakkan integritas dan Kode Etik PT Pupuk Kalimantan Timur, saya bersedia menerima sanksi dan bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku apabila saya terbukti melakukan tindakan tidak jujur, benturan kepentingan, mencuri, korupsi, menerima suap, dan gratifikasi.

Mengajak pelaku-pelaku usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PT Pupuk Kalimantan Timur, untuk menandatangani Pakta Integritas dalam rangka membangun pulau-pulau Integritas di kalangan dunia usaha.

Pelanggaran atas Pakta Integritas membawa konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan stakeholder, tetapi dalam praktik bisnis, unsur ketidakpastian baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal dapat memberi pengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Unsur-unsur ketidakpastian menjadi semakin besar akibat perubahan iklim bisnis yang semakin

cepat dan kompleks. Unsur ketidakpastian merupakan risiko bisnis yang tidak mungkin dihindari, namun harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan “manajemen risiko”. Perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik dipandang sebagai memiliki                                                            

kemampuan   sensitif untuk mendeteksi risiko, memiliki fleksibilitas untuk merespon risiko dan menjamin kapabilitas sumber daya untuk melakukan tindakan guna mengurangi tingkat risiko, sedangkan yang tidak dapat mengelola risiko dengan baik akan menyebabkan terjadinya  pemborosan sumber dana dan waktu serta tidak tercapainya tujuan perusahaan.

Sebagai salah satu pilar penerapan GCG, manajemen risiko berperan penting dalam memberikan keyakinan yang memadai dan bermanfaat untuk kelangsungan dan peningkatan usaha Perusahaan di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis.

Implementasi manajemen risiko pada seluruh aktivitas usaha yang dilaksanakan perusahaan senantiasa berbasis pada risiko yang dikendalikan secara optimal, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pada beberapa kasus, dilakukan upaya untuk memanfaatkan risiko menjadi peluang yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Pupuk Kaltim telah memiliki pedoman manajemen risiko yang merupakan panduan bagi Pupuk Kaltim dalam penerapan manajemen risiko dan diharaokan dapar memberikan pemahaman bagi seluruh karyawan mengenai substansi Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi sebagai acuan penerapan manajemen risiko bagi seluruh unit kerja. Dalam pelaksanaanya perlu memperhatikan karakteristik risiko dan cara penanganannya.

Kebijakan Manajemen Risiko PT Pupuk Kaltim

manrisk


Dasar Pelaksanaan Manajemen Risiko di Pupuk Kaltim:

  1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) Pupuk Kaltim pertanggal 5 Juni 2012, untuk menerapkan Praktik Good Corporate Governance mengacu pada Keputusan  Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang   Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN dan untuk menerapkan Manajemen Risiko menggunakan Framework SNI ISO 31000:2011 (selanjutnya disebut ISO 31000).
  2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER–01/MBU/2011 tentang Praktik Penerapan Good           Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 25:
    1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha;
    2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Good Corporate Governance;
    3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
      1. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada dibawah Direksi;
      2. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko;
      3. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya                      bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.
  3. SK Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor 40/DIR/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance di seluruh lingkup perusahaan.
  4. Surat Edaran SE Nomor SE-03/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan.
Unit Kerja Pengelola Manajemen Risiko

Unit kerja pengelola Manajemen Risiko ini mengalami perubahan struktur organisasi yang cukup dinamis. Sejak awal berdirinya Manajemen Risiko Pupuk Kaltim dikelola oleh Departemen Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Menkopat) dengan struktur organisasi dipimpin oleh Kepala Departemen di bawah Direktur Keuangan. 7 Juli 2011, terjadi perubahan struktur organisasi di PT Pupuk Kaltim sesuai SKD no.44/DIR/VI.2011, Departemen Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengalami perubahan menjadi Departemen Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Manager di bawah GM Administrasi Keuangan. 

Kebutuhan Manajemen Risiko semakin tinggi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Permen-01/MBU/2011 yang mengatur integrasi antara Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal. Untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan tersebut, unit kerja pengelola Manajemen Risiko mengalami penyempurnaan infrastruktur Manajemen Risiko yaitu  sesuai SKD No.13/DIR/III.2012 pada 28 Maret 2012, Departemen Manajemen Risiko berubah menjadi Departemen Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Manager yang berada di Direktorat Utama di bawah Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan arahan Pemegang Saham sesuai surat No. U-1283/A00000.UM/2014 tanggal 5 September 2014 tentang Kebijakan Standarisasi Unit Kerja bidang Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, maka pada tanggal 8 Desember 2014 ditetapkan Surat Keputusan Direksi No. 50/DIR/X.2014 yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi  Tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Kalimantan Timur, Departemen Kepatuhan dan Manajemen Risiko berubah menjadi Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko hingga saat ini.

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Pupuk Kaltim bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pupuk Kaltim


Mengapa harus ada Whistleblowing System?

PT Pupuk Kalimantan Timur secara berkelanjutan berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance disingkat GCG) yaitu transnparansi, akuntabilitas, Pertanggungiawaban, Kemandirian dan kewajaran . Dengan cara ini diharapkan, perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional dan internasional.

Sesuai Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham PT Pupuk Kalimantan Timur telah meratifikasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) semakin mempertegas fungsi penanganan pelanggaran ini sebagai mekanisme yang diwaiibkan demi untuk merespon dan pengelolaan risiko Perusahaan.

Dalam implementasi GCG, pelaporan pelanggaran (whistleblowing) merupakan salah satu unsur pengendalian internal pada tingkat entitas yang harus dirancang dan dijalankan oleh unit keria yang dibentuk Perusahaan, untuk:

  • Mengidentifikasi, mendeteksi dan menyelesaikan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi (fraud) dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan;
  • Menyediakan saluran formal terutama bagi karyawan PT Pupuk Kaltim dan pihak ketiga yaitu masyarakat, vendor, customer dan stakeholder lainnya di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Tim untuk menyampaikan masalah/pengaduan/ keluhan.


Melalui kebijakan penanganan dan pelaporan pelanggaran diharapkan PT Pupuk Kalimantan Timur  dapat menumbuh kembangkan hal-hal penting sebagai berikut :

  • Direksi semakin lebih baik dalam melakukan tugas, fungsi dan tanggung iawab di bidangnya masing-masing;
Dreksi dapat melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti pengawasan karyawan dan pihak berkepentingan secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan sinergik serta saling menghormati hak, kewaliban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Latar Belakang Penerapan LHKPN Di PT Pupuk Kaltim

Dalam mendukung program dan kebijakan Perusahaan untuk menciptakan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan  meningkatkan kepatuhan pelaporan kekayaan dan gratifikasi, maka Direksi BUMN diinstruksikan untuk menetapkan pejabat struktural dan fungsional dibawahnya yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sesuai Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: SE-08/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara  Negara (LHKPN) agar seluruh Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan. Berdasarkan hal tersebut Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur menetapkan SK Direksi Nomor 32/DIR/VII.2014 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di PT Pupuk Kalimantan Timur dan Anak Perusahaan.

 

Pejabat di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur Yang Wajib Lapor LHKPN

1. Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur

2. Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur

3. Dewan Komisaris Anak Perusahaan

4. Direksi Anak Perusahaan

5. Pejabat Grade I/GM/Struktural/Fungsional/ setara PT Pupuk Kalimantan Timur

6. Pejabat Grade I/GM/ setara Anak Perusahaan

7. Pejabat Grade II/Manager/ setara Anak Perusahaan

8. Pejabat Grade II/Manager Struktur/Fungsional/ setara PT Pupuk Kalimantan Timur

Kewajiban Penyelenggara Negara Terkait LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Membuat dan/atau memutakhirkan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Menyampaikan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikoordinasikan oleh pengelola LHKPN yang ditunjuk oleh Perusahaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

  1. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
  2. Mengalami promosi atau mutasi
  3. Telah menduduki jabatan 2 (dua) tahun.

2. Bagi pejabat yang akan memasuki usia pensiun wajib menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum menjalani masa bebas tugas

3. Mengumumkan LHKPN yang telah divalidasi oleh KPK di media/sarana pengumuman di masing-masing Perusahaan minimal selama 1 (satu) bulan

Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN

Bagi Wajib Lapor sebagai dimaksud Diktum kedua yang lalai dalam menyampaiakan laporan LHKPN maka perusahaan memberikan sanksi sebagai berikut:

1. Langkah pertama, Teguran Lisan

2. Langkah kedua, Teguran Tertulis;

3. Langkah ketiga:

a. Penundaan pembayaran bonus atau sejenisnya bagi pejabat aktif;

b. Penundaan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) atau sejenisnya bagi pejabat yang pensiun;

c. Panundaan pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan;

Hak-hak yang tertunda tersebut akan diberikan apabila kewajiban penyampaian LHKPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan  (conflict of interest)adalah situasi  atau  kondisi    yang dihadapi Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya,   serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.

Situasi Benturan  Kepentingan

  1. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset, jabatan atau nama  Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
  2. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Pupuk Kaltim  atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan  yang seharusnya  diberlakukan;
  3. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
  4. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan  dipergunakan untuk kepentingan  pribadi atau golongan;
  5. Situasi perangkapan jabatan di beberapa Perusahaan dan atau organisasi yang memiliki hubungan langsung atau pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan terkait jabatan  lainnya;
  6. Situasi yang menyebabkan Insan Pupuk Kaltim menerima gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan, pemangku kewenangan mempengaruhi proses penerimaan, promosi, atau mutasi pejabat/pegawai; mendapatkan    informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan atau jabatannya.
  7. Situasi adanya hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Pupuk Kaltim dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Pupuk Kaltim sehubungan dengan jabatannya di  Perusahaan;
  8. Situasi  adanya  Insan Pupuk Kaltim yang memiliki  hubungan  sedarah  atau hubungan perkawinan  dengan anggota Direksi  dan/atau  Dewan Komisaris Perusahaan;
  9. Situasi adanya kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh Insan Pupuk Kaltim beserta keluarganya, baik bersama-sama ataupun  sendiri-sendiri, dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi  dengan Perusahaan;
  10. Situasi   yang  memungkinkan    untuk  memberikan    informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan  Barang/Jasa di Perusahaan;
  11. Situasi bekerja lain di  luar pekerjaan  pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
  12. Situasi  seseorang  dapat menentukan  sendiri   besarnya gaji/remunerasi;
  13. Situasi penggunaan  pengaruh  pada periode paska kerja (post employment);
  14. Situasi adanya keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan  pesaing  dan/atau perusahaan mitra atau calon  mitra  lainnya.

Penyebab  Benturan  Kepentingan

  1. Penyalahgunaan   wewenang,  yaitu  dengan  membuat  keputusan  atau tindakan  yang tidak  sesuai  dengan  tujuan  atau melampaui  batas-batas  pemberian  wewenang  yang diberikan oleh ketentuan  Perusahaan  dan peraturan perundang-undangan;
  2. Perangkapan  jabatan,  yaitu  Insan Pupuk Kaltim  memegang jabatan  lain yang memiliki Benturan    Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab    pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya    secara   profesional, independen  dan akuntabel;
  3. Gratifikasi, yaitu pemberian/penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian/penerimaan uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman   tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,  pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang  diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang  dilakukan  dengan  menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,  yang dilakukan  oleh Insan Pupuk Kaltim terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan,  sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi   independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Pupuk Kaltim;
  4. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan  darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
  5. Kepentingan   pribadi  (vested  interest)  yaitu  keinginan/kebutuhanInsan  Perusahaan mengenai suatu hal yang bersiifat pribadi.

Prinsip-Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan

  1. Insan Pupuk Kaltim yang berpotensi atau telah berada dalam situasi   benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan  terhadap kondisi tersebut  kepada Atasan Langsung.
  2. Insan  Pupuk Kaltim yang menyadari  dirinya berpotensi atau telah  berada dalam situasi benturan kepentingan, dapat mengundurkan diri dari tugas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan tersebut atau  memutuskan  untuk  tidak  terlibat  dalam   proses pengambilan  keputusan terkait dengan kegiatan  tersebut.
  3. Dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap   menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan 

Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Pelanggaran   terhadap  ketentuan   dalam  Pedoman   Benturan   Kepentingan   (Conflict   of Interest)  ini akan dikenakan  sanksi sesuai  dengan ketentuan  dan peraturan  yang berlaku di Perusahaan.





Layanan Pelanggan & Pengaduan