Senin, 26 September 2005 Omay K. Wiraatmadja, Dirut PT Pupuk Kaltim Tbk: "Selisihnya tentu menggiurkan".

Meski harga BBM naik, kemungkinan besar harga pupuk tidak bakal ikut naik, khususnya pupuk bersubsidi. Namun, berhubung kebutuhan pupuk untuk industri meningkat, ada kekhawatiran kelangkaan pupuk bakal semakin gila. Produsen pupuk, seperti PT Pupuk Kaltim Tbk., mengaku tak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan sampai ke tingkat konsumen.
Untuk mengetahui lebih dalam seluk-beluk pupuk ini, belum lama ini wartawan KONTAN Sigit Rahardjo menemui Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Omay K. Wiraatmadja. Kami menyalinnya untuk Anda.

Sesuai dengan ketetapan pemerintah, pupuk yang disubsidi itu khusus untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan perkebunan rakyat. Adapun pupuk dalam negeri untuk keperluan industri dan perkebunan besar tidak bersubsidi. Departemen Pertanian yang menentukan angka-angka subsidi itu. Jumlah pasti nilai subsidinya dihitung oleh pemerintah dan disahkan DPR. Harga pupuk bersubsidi di tingkat petani saat ini Rp 1.050/kg.

Subsidi sendiri dilakukan dengan cara mengurangi biaya produksi. Seperti kita ketahui, bahan baku pembuatan pupuk urea adalah gas bumi. Kebutuhan gas bumi ini mencapai 55% sampai 60% dari ongkos produksi. Di Pupuk Kaltim, nilai subsidi gas yang ditetapkan sangat bervariasi karena dikaitkan dengan harga urea internasional, amonia internasional, dan harga minyak mentah untuk industri. Nah, harga gas ini yang disubsidi pemerintah. Gas bumi yang dipakai untuk memproduksi pupuk bersubsidi ini ditetapkan harganya US$ 1 per MMBTU. Selisih antara harga gas sebenarnya menurut perjanjian jual beli dengan harga satu dolar itulah angka subsidinya.

Bagi Pupuk Kaltim, subsidi itu tidak bisa menutup biaya produksi dan distribusi sampai di lini empat atau sampai ke tangan petani maupun di kios resmi. Lokasi Pupuk Kaltim di Bontang, sedangkan daerah distribusi Pupuk Kaltim itu Indonesia bagian timur, Kalimantan minus Kalimantan Barat, Jawa Timur, plus Jawa Tengah. Distribusi Jawa Tengah ini sebenarnya menggantikan kewajiban Pupuk Sriwijaya yang menyuplai Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darrusalam. Dengan jangkauan distribusi seperti itu, subsidi masih belum bisa menutupi ongkos produksi tadi. Jadi, tak perlu heran kalau setiap tahun Pupuk Kaltim masih rugi dalam menjual pupuk bersubsidi ini.

Kalau dilihat dari hasil penjualan semua produksi Pupuk Kaltim, termasuk di dalamnya pupuk industri dan pupuk untuk keperluan ekspor, Pupuk Kaltim masih untung. Kami masih mendapat keuntungan dari ekspor urea, ekspor amonia, penjualan utilitas, dan peminjaman karyawan-karyawan Kaltim oleh perusahaan-perusahaan swasta di sekeliling pabrik di Bontang. Itu menghasilkan dana dan ujungnya menghasilkan laba.

Kenaikan harga BBM tentu menambah biaya transportasi. Sampai berapa persen mempengaruhi keuntungan atau pendapatan? Itu masih dalam tahap penghitungan. Namun, energi dan bahan baku produksi pupuk bukan BBM, melainkan gas. Kalaupun berimbas pada biaya produksi, tidak seberat pengaruh pada biaya transportasi.

Saat ini Pupuk Kaltim menyuplai 1,2 juta ton pupuk subsidi. Tapi, karena ada tambahan untuk mengganti NAD dan Sumut dan tambahan Jabar, kemungkinan akan menambah suplai sebesar 320.000 ton, sehingga totalnya menjadi 1,52 juta ton. Sebagai perbandingan, kebutuhan pupuk subsidi nasional mencapai 4,6 juta ton untuk urea.

Pupuk bersubsidi ini memang sering menjadi kontroversi. Soalnya, tak tertutup kemungkinan penjualannya dialihkan ke industri. Tapi, berdasarkan SK Menteri Perdagangan Nomor 356 dan Nomor 70, tanggung jawab produsen hanya sampai di lini tiga atau distributor resmi di kabupaten. Pupuk Kaltim dan pabrik pupuk hanya bisa mewajibkan distributor untuk membuat perjanjian dengan kios-kios pengecer untuk tidak menjual pupuk bersubsidi itu ke industri atau perkebunan besar.

Kewajiban utama dari kami sebenarnya mengontrol ketersediaan pupuk di tingkat distributor. Artinya, kalau dicek di gudang harus ada. Adapun dari kios langsung ke konsumen itu kontrolnya ada di tangan pemerintah kota atau kabupaten. Pupuk Kaltim juga bekerja sama dengan LSM serta HKTI untuk mengawasi di daerah-daerah. Itu mekanisme yang menjadi tanggung jawab Pupuk Kaltim.

Soal pengawasan sebenarnya sudah berlapis. Di tingkat nasional ada tim pengawas nasional dengan anggota dari Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan. Di tingkat daerah ada pengawasan provinsi yang diketuai gubernur. Lantas, mengapa pupuk bersubsidi ini sering menyeberang ke kebun dan industri?

Saya berani mengatakan, inilah mekanisme pasar. Barang apa pun kalau ada beda harga memang sulit untuk dikontrol. Tak ada jaminan orang tidak melarikan barang itu ke harga yang lebih tinggi. Selisih harga petani dan harga industri cukup signifikan. Harga petani cuma Rp 1.050/kg, sedangkan harga pupuk industri itu bisa mencapai Rp 1.500, sebentar lagi bakal naik menjadi Rp 1.800/kg. Selisihnya tentu menggiurkan.

Suka Nongkrong di Tengah Sawah

Sebagai orang pupuk, Omay tak cuma mengurus pabriknya. Di saat-saat tertentu dia tidak berada di kantornya di Bontang atau Jakarta, melainkan di Karawang. "Saya punya sawah di sana," ujarnya. Petani berdasi, dong? Omay hanya tersenyum.

Omay bilang, sawahnya tidak luas. Pria kelahiran Sumedang ini membeli sawah itu sekadar sebagai tempat merenung-tentu saja soal dunia pertanian. Nah, agar merenungnya lebih nikmat, anggota Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia dan Ketua Alumni Univesitas Padjadjaran ini membuat saung atau rumah-rumahan di tengah sawahnya. "Itulah tempat yang paling menyenangkan," tambahnya, sumringah. (Sigit Rahardjo)


 






Layanan Pelanggan & Pengaduan